Ketum PPP Ditangkap

Dolar Disita di Ruang Menteri Agama, Nasib Lukman Hakim di Ujung Tanduk

POJOKSATU.id, JAKARTA – Nasib Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin di ujung tanduk. Politisi PPP itu bakal sulit berkelit dari kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) yang melibatkan anggota DPR M. Romahurmuziy.
Dalam penggeledahan di ruang kerja Menag tadi malam (18/3), tim KPK menemukan uang tunai ratusan juta. Duit dalam pecahan rupiah dan dolar Amerika itu langsung disita KPK.
Temuan mengejutkan tersebut bermula saat KPK mengirim tim untuk menggeledah dua lokasi, yakni kantor Kemenag dan kantor DPP PPP.
Di kantor Kemenag, ada tiga ruangan yang digeledah, yakni ruang kerja Menag, ruang kerja Sekjen Kemenag, dan ruang biro kepegawaian. Nah, uang ratusan juta itu ditemukan tim KPK saat menggeledah ruang kerja Menag.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum bisa memastikan jumlah uang tersebut. Dia hanya menyebut ratusan juta. Uang itu sudah disita KPK.
Febri mengakui, temuan tersebut membuat KPK berpeluang memanggil Menag Lukman Hakim. Sebab, Lukman harus menjelaskan peruntukan dan asal muasal uang itu.
Selain itu, Menag juga harus bisa menjelaskan alasannya menyimpan uang tunai sebanyak itu di ruang kerjanya.
Meski begitu, Febri mengatakan bahwa hingga kemarin KPK belum mengeluarkan jadwal pemeriksaan tersangka maupun saksi. Namun, dia kembali menegaskan bahwa peluang memanggil Menag sangat terbuka. Sebab, penyidik perlu menanyakan semua temuan mereka di lapangan kepada pihak-pihak terkait.
“Apalagi, ada beberapa dokumen dan uang yang diamankan dan disita dari ruangan menteri agama hari ini (kemarin, Red),” jelas mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.
Febri menegaskan bahwa KPK tidak akan pandang bulu. Siapa pun yang terlibat, dari partai apa pun, pasti akan diproses.
“Tentu sudah kami identifikasi (pihak lain yang diduga terlibat, Red). Tapi, sampai saat ini belum bisa kami sampaikan karena hal itu terkait dengan materi penanganan perkara,” terangnya.
Pria asal Padang itu menambahkan, selain uang tunai ratusan juta dari ruang kerja Menag, sejumlah dokumen turut diamankan penyidik.
Apakah Lukman Hakim terlibat dalam jual beli jabatan? Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif belum bersedia menjawab dengan detail.
“Itu bagian dari penyelidikan dan penyidikan. Belum bisa kami jelaskan,” kata pejabat kelahiran 1965 tersebut.
Laode hanya menandaskan bahwa KPK bakal mengejar semua pihak yang terlibat. Bukan hanya tiga tersangka yang sudah terjaring operasi tangkap tangan (OTT), pejabat internal Kemenag yang terlibat juga bakal diburu. Berdasar pendalaman kasus, KPK sudah memiliki petunjuk ke arah pejabat tersebut.
“Kemungkinan (pejabat internal Kemenag terlibat) itu ada,” katanya.
Sebagaimana diberitakan, KPK melakukan OTT di Surabaya pada Jumat (15/3). Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Yakni Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy alias Romy, Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanudin, dan Kakan Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi.
Mereka diduga terlibat dalam praktik jual beli jabatan di Kemenag. Haris dan Muafaq diduga menyetorkan upeti kepada Romy untuk mendapatkan jabatan.
Sebagai ketua umum PPP, Romy disebut memiliki kedekatan dengan Menag Lukman Hakim yang juga politikus PPP. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Romy dipecat dari jabatan ketua umum PPP.
Laode menyampaikan, dalam lelang terbuka jabatan Kemenag, sudah jelas Haris Hasanudin tidak terpilih.
“Tapi somehow bisa berubah,” ucap dia kemarin. Karena itu, penyidik mencium adanya gerakan lain yang diduga dilakukan pejabat Kemenag.
Barang bukti yang disita di ruang kerja Menteri Agama. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)
Penyidik KPK tidak hanya menggeledah beberapa lokasi di Jakarta kemarin. Mereka juga terus mengembangkan pengusutan kasus dari temuan yang ada. Termasuk di antaranya laporan lain yang diduga turut melibatkan Romy.
“Itu sedang didalami KPK. Dan laporannya sebenarnya banyak,” ungkapnya.
Menurut Laode, instansinya menerima beberapa laporan. Dia memastikan bahwa laporan yang masuk tidak hanya satu.
“Bukan cuma yang di Jawa Timur. Tapi di kota lain juga,” ujarnya. Seluruh laporan tersebut, imbuh Laode, mirip kasus yang saat ini ditangani KPK. Berkaitan dengan jual beli jabatan.
Respons Menteri Agama
Menjelang magrib kemarin, Lukman Hakim sempat mendatangi kantornya. Dia datang dengan tergesa-gesa, tetapi masih bersedia diwawancarai sejumlah wartawan.
Lukman datang karena mendapatkan informasi bahwa ruangannya yang disegel KPK sejak Jumat lalu sudah selesai digeledah.
“Saya harus segera memasuki ruangan saya karena ada beberapa surat yang harus ditindaklanjuti, harus saya baca, harus saya tanda tangani,” jelasnya.
Namun, Lukman tak mau mengomentari barang-barang yang disita KPK dari ruang kerjanya.
“Karena saya belum memberikan keterangan resmi kepada KPK. Saya harus menghormati KPK,” tuturnya. Apakah siap diperiksa KPK? “Pasti,” tegasnya.
Beberapa pejabat Kemenag juga tak mau berkomentar banyak tentang uang yang disita dari ruang kerja Menag. Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan menyatakan, pihaknya menghormati kewenangan KPK terkait penggeledahan.
“(Terkait penyitaan uang) itu sudah ranah KPK,” kata Nur Kholis yang mengaku ikut mendampingi personel KPK membuka segel ruang kerja Menag.
Nur Kholis juga menegaskan tidak bisa berkomentar soal barang-barang yang disita KPK. Dia mengatakan, tugasnya hanya mendampingi personel KPK membuka segel ruangan.
Setelah penggeledahan selesai, dilakukan penandatanganan berita acara. Lebih tepatnya berita acara pe­nyitaan dokumen dan barang lain oleh KPK.
KPK Geledah Kantor PPP
Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy
Tim KPK juga menggeledah kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Penggeledahan itu terkait dengan kasus yang menjerat Ketum PPP, Romahurmuziy alias Romi.
Tujuh penyidik KPK masuk ke kantor partai berlambang Kabah itu. Mereka menggeledah ruang kerja Romi di lantai 2. Penggeledahan dilakukan sekitar dua jam.
Para penyidik yang mengenakan masker terlihat membawa satu koper berwarna biru dan sejumlah dokumen penting. Koper dan dokumen tersebut dimasukkan ke bagasi mobil.
Mereka enggan menyampaikan keterangan kepada awak media yang sudah menunggu di lobi kantor.
Sekjen PPP Arsul Sani mengaku tidak tahu apa saja dokumen yang dibawa penyidik KPK itu.
“Saya tidak mengerti. Sepanjang prosedurnya dipenuhi, kami hormati,” ucap dia saat ditemui di kantor DPP PPP.
Anggota Komisi III DPR tersebut menyatakan tidak tahu apa yang ada di dalam ruang kerja Romy. Sebab, sejak Romy ditangkap, ruangan tersebut disegel KPK.
Arsul masih menunggu pemberitahuan dari KPK. Biasanya penggeledahan disusul berita acara dari penyidik.
Arsul menegaskan bahwa hanya ruangan Romy yang digeledah. Tidak ada ruangan lain yang dimasuki penyidik.
Menurut dia, KPK punya kewenangan untuk menggeledah demi mencari data sebagai barang bukti.
Legislator asal Jawa Tengah itu pun menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.
“KPK punya kewenangan penyegelan, penggeledahan, dan penyitaan,” tutur dia.
(jawapos/pojoksatu)

Kasus Suap Romahurmuziy Bukan Cuma di Jatim, Banyak Daerah!

POJOKSATU.id, JAKARTA – Wakil Ketua KPK Laode M Syarief membeberkan dari hasil pemeriksaan sementara mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy alias Romi. Diketahui Romi terlibat kasus suap jabatan di Kementerian Agama, bukan cuma di Jawa Timur (Jatim) saja.
Berbicara kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta, Senin (18/3/2019), Laode mengatakan proses penyelidikan dan penyidikan terkait kasus Romi masih terus dilakukan.
BACA JUGA: Menteri Agama Terlibat Kasus Suap Romi? Ini Kata Pimpinan KPK
Laode menegaskan bahwa Romi terlibat dugaan suap tidak hanya di dua daerah Kantor Wilayah Kemenag Jatim saja melainkan terindikasi suap di sejumlah daerah lain.
“Ya itu yang sedang di dalami oleh KPK. Jadi laporan yang kami terima bukan hanya satu, banyak jumlahnya. Bukan cuma yang di Jatim tapi di tempat lain juga,” kata Laode.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarief dan Jurubicara KPK Febri Diansyah.
Dalam kasus suap Romi ini, KPK telah menggeledah kantor Kementerian Agama. Dari penggeledahan di ruang Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin, Senin (18/3/2019), penyidik menyita uang seratusan juta rupiah. Sejumlah dokumen juga disita.
Ditanya soal dugaan keteribatan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin dalam skandal jual jabatan Romahurmuziy alias Romi, KPK tidak bisa membeberkan hal tersebut.
BACA JUGA: Giliran Belanda Jadi Sasaran Teror, Pelaku Menembak Membabi Buta di dalam Kereta
“Itu merupakan bagian dari penyelidikan dan penyidikan. Belum bisa kita jelaskan,” kata Laode singkat.
Sementara itu, Lukman Hakim sendiri masih enggan angkat bicara soal dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementeriannya. Politikus senior PPP itu mengaku akan memberikan keterangan secara resmi jika dipanggil sebagai saksi oleh KPK.
“Saya harus menahan diri untuk tidak menyampaikan hal-hal yang bisa langsung maupun tidak langsung terkait dengan materi hukum, karena saya belum memberikan keterangan resmi kepada KPK,” kata Lukman di kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3).
Lukman juga mengaku pihaknya akan kooperatif dengan KPK. Dirinya pun meminta publik untuk bersabar menunggu perkembangan kasus dugaan jual beli jabatan di Kemenag yang menyeret Romi.
BACA JUGA: KPK Geledah Ruangan Menteri Agama, Ini Hasilnya
“Sekali lagi, saya memilih menahan diri dulu menyampaikan kepada publik sebelum saya menyampaikan kepada KPK. Sebagai institusi resmi negara yang mengusut kasus ini,” tegas Lukman.
Oleh karena itu, Lukman memastikan dirinya siap untuk dimintai keterangan dari kasus yang juga menyeret dua anak buahnya.
“Pasti, pernyataan resmi saya kan sudah clear. Bahkan saya mengajak seluruh ASN Kemenag memberikan dukungan penuh KPK dalam rangka mengungkap kasus ini, sehingga cepat tuntas dan ke depan menatap lebih baik lagi,” pungkas Lukman.
(jpg/pojoksatu)

Ungkap Kasus Jual Beli Jabatan, KPK Diminta Periksa Menag Hingga Pejabat Universitas

POJOKSULSEL.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selayaknya juga memeriksa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Pemeriksaan Menag Lukman dinilai penting guna menemukan ada tidaknya keterkaitan atau kausalitas dalam jual beli jabatan yang menjerat politisi PPP, M. Romahmurmuziy.
“KPK bisa menarik dan dilihat peristiwa dua tahun belakangan ini, untuk posisi pejabat pejabat yang akan mendududuki jabatan strategis di Kemenag yang memerlukan tanda tangan Menteri,” terang Ketua asosiasi ilmuwan praktisi hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra kepada redaksi, Senin (18/3/2019).
Road To Senayan
Menurut Azmi, jika nanti dari penyisiran ditemukan keterkaitan, maka patut diduga perbuatan Rommy ‘diberi celah’ pintu masuk oleh Menag. Termasuk, kata Azmi, disisir pula proyek-proyek yang ada di Kemenag dan pejabat universitas.
“Siapapun personil yang menjadi pintu masuknya ini harus disisir teliti oleh penyidik KPK guna menemukan kejelasan peristiwa pidana yang dikemas cukup rapi ini,” ujarnya.
Dengan begitu, pernyataan Rommy bahwa dirinya dijebak akan mudah dibuktikan oleh penyidik KPK.
“Masyarakat sudah bosan mendengar kejahatan korupsi ini yang jadi musuh bangsa makanya KPK harus lebih berani menemukan formulasi pemberantasan,” imbuhnya.
Lebih lanjut Azmi menekankan, reformasi total Kemenag agar menjadi contoh kementerian maupun lembaga pemerintah yang lain.
“Ini tolok ukur baru kementerian lain mudah dibersihkan, jika di Kementerian Agama saja masih curang, ada praktik jual beli amanah begini ya makin sulit untuk berbenah. Kementerian Agama itu ya seharusnya clear, mengendalikan diri bukan melampiaskan diri,” tegasnya.
Azmi menerangkan, penyegelan ruang kerja Menag dan Sekjen menjadi ada benang merahnya jika Menag turut diperiksa dan diujui dengan kenyataan bukti empiris di lapangan.
Ia yakin langkah KPK ini akan mendapat dukungan dari banyak pihak demi bersih-bersih di Kemenag.
“Ini PR lama dan sudah diketahui oleh orang banyak tentang kinerja di Departemen Agama, tentu kepala utamanya adalah Menteri, Menteri harus berani bertanggung jawab dan jujur agar departemennya bisa sembuh, tidak sakit lagi sehingga berharap jangan ada fakta yang digelapkan atau disembunyikan,” demikian Azmi yang juga dosen di Fakultas Hukum Univesitas Bung Karno.
(jpc/pojoksulsel)