Politik

Ketum NasDem Akan Akan Tinggal di Makassar Selama 8 Hari

POJOKSULSEL.com – Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh dijadwalkan berkunjung ke Kota Makassar pada pekan ini. Kedatangannya dikabarkan untuk memantau upaya pemenangan NasDem dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
“Beliau akan berkantor selama delapan hari di Makassar untuk memantau pergerakan Partai NasDem di seluruh Sulawesi dan Indonesi bagian Timur,” kata Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulawesi Selatan (Sulsel) Syaharuddin Alrif, Rabu (20/3/2019).
Surya Paloh dijadwalkan tiba di Makassar pada 23 Maret 2019. Kunjungan kali ini memakan waktu cukup lama karena Surya Paloh baru akan kembali ke Jakarta pada 31 Maret 2019. Kota Makassar jadi rumah sementara bagi Surya Paloh selama delapan hari.
“Makassar dipilih jadi basis pergerakan jelang pemungutan suara. Selama itu, beliau dijadwalkan mengunjungi sejumlah daerah. Baik di dalam maupun luar Sulse,” jelasnya.
Beberapa agenda yang akan dikungjungi Surya Paloh antara lain di Manado pada 25 Maret. Lalu kembali ke Makassar pada hari yang sama. Sehari selanjutnya berturut-turut ke Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat; Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah; Kendari, Sulawesi Tenggara.
Agenda puncak Surya Paloh adalah menghadiri kampanye akbar Partai NasDem di Makassar pada 30 Maret. Lalu kampanye akbar Jokowi-Ma’ruf di kota yang sama sehari berselang. Kedatangan Surya Paloh di Makassar di akhir masa kampanye diyakini akan menjadi suntikan motivasi bagi kader NasDem.
“Perhatian ketua umum terhadap daerah ini diharapkan jadi energi positif untuk memenuhi target partai. Meraih kursi legislatif sebanyak mungkin di seluruh tingkatan,” ungkap Syaharuddin.
(jpc/pojoksulsel)

Ini Lokasi Kampanye Akbar Capres di Makassar

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar sememtara menyiapkan beberapa titik Kampanye Akbar atau Rapat Umum Terbuka Pemilu dan Pilpres 2019 saat dipustatkan di Makassar.
Komisioner KPU Makassar Endang Sari mengatakan, titik kampanye akbar di Makassar berada di Hertasning, Lapangan Karebosi, Bitoa, dan Lapangan BTP.
“Kami sudah bersurat ke Pemerintah Kota Makassar untuk mendapatkan SK. Nantinya SK itulah kemudian menjadi lokasi yang digunakan untuk kampanye rapat umum. Sementara masing-masing kandidat diberikan jatah dua hari,” kata Endang Sari, Rabu (20/3/2019).
“Misalnya, tanggal 24 sampai 25 untuk kandidat nomor 02, kemudian 26 sampai 27 untuk pasangan nomor 01, begitu seterunya. Ini untuk capres-cawapres,” tambah Endang Sari
Endang Sari menambahkan, rapat umum sama sekali tak ada batasannya. Semua tergantung dari banyaknya dan dari masing-masing pendukung kandidat calon baik dari nomor urut 01 maupun nomor urut 02. Kampanye terbuka melibatkan semua stakeholder, perwakilan parpol, tim capres, kepolisian sampai pemerintah
“Pengamanannya kami sudah komitmen bersama dengan kepolisian akan bersikap adil dan netral,” lanjutnya.
(gunawan songki/pojoksulsel)

Kemendagri Bantah Terlibat Rencana Apel Kades Bareng Jokowi di GBK

POJOKSULSEL.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menepis tudingan yang menyebut institusi pimpinan Tjahjo Kumolo itu ikut menggerakkan para kepala desa se-Indonesia menghadiri apel bersama, sekaligus pemberian gelar Bapak Pembangunan Desa untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Maret mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Menurut Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo, pihaknya tak pernah ikut campur kegiatan bertitel Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa itu.
Hadi mengatakan, penyelenggara kegiatan itu adalah Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD). Menurutnya, Bakornas P3KD pula yang menggagas acara itu.
“Pendanaan acara tersebut menjadi bagian dari panitia. Kemendagri tidak pernah ikut campur, meskipun dalam surat edaran Badan Koordinasi Nasional para kepala desa bisa menggunakan dana desa untuk transportasi dan akomodasi sebesar Rp 3 juta rupiah,” kata Hadi di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).
Karena itu Hadi menepis anggapan yang menyebut pemerintah terutama Kemendagri dan Kementerian Koordinator Polhukam memfasilitasi acara tersebut. “Jadi, dalam hal ini Kemendagri, Kemenkopolhukam tidak ada keikutsertaannya,” tegas Hadi.
Hanya saja, Hadi tidak memastikan apakah kegiatan seperti itu bisa menggunakan dana desa atau tidak. Sebab, penggunaan dana desa sebetulnya sudah diatur dalam rancangan keuangan pemerintah desa (RKPDes).
“Kami enggak mengerti, semua RKPDes-nya kan ada. Kalau itu dikeluarkan sebagai perjalanan dinas kan ada yang sah, ada yang tidak. Itu kan masing masing. Kalau tidak, terus diada-adakan itu tidak pas. Jadi harus dilihat satu persatu,” jelasnya.
Sebelumnya politikus Partai Demokrat (PD) Andi Arief berkicau soal kegiatan apel para kades itu melalui akunnya di Twitter. Andi menyebut ada upaya mirip pemerintahan Orde Baru dengan memobilisasi para kades untuk memenangkan Soeharto dan Golkar.
“Kepala desa dimobilisasi, uang dana desa dijadikan akomodasi. Ini dulu modus Orba untuk memenangkan Pak Harto dan Golkar. Pak Harto sudah pergi tapi Mendagri Tjahjo Kumolo pewaris Golkar dalam tubuh Jokowi dan PDIP. Tarik maaang,” cuitnya.
(jpc/jpg/pojoksulsel)

Prabowo-Sandi Ingin Hapus UN, Ini Alasannya

POJOKSULSEL.com – Wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) di sekolah yang wacanakan pasangan calon (paslon) presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menuai pro dan kontra.
Pasalnya, sejak 2015, hasil UN memang tidak menjadi penentu kelulusan para peserta didik.
Namun, Koordinator Jubir Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak memaparkan beberapa alasan kebijakan tersebut relevan untuk anak sekolah. Meski tak menjadi penentu kelulusan siswa, sebagian siswa masih merasakan bahwa UN dinilai tidak menggembirakan.
“UAN sangat tidak menggembirakan dan sering kali menjadi beban bagi anak-anak didik kita. Anak didik kita stres ketika jelang UAN. Banyak kali kasus begitu. Kita ingin menghadirkan pendidikan yang menggembirakan, mencerahkan, dan memajukan,” kata Dahnil di Kantor Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Senin (18/3).
Selain alasan tersebut, praktik pelaksanaan UN sekolah dinilai sering diwarnai kecurangan para peserta didik. Mirisnya, praktik ini kerap kali dilakukan masif pada beberapa sekolah di Indonesia.
“UAN sering kali menjadi ajang demonstrasi ketidakjujuran secara massal. Ini bahaya. Karena itu, UN harus kita hapus untuk menghilangkan demonstrasi ketidakjujuran yang massal. Ini tidak mencerahkan dan memajukan sama sekali,” terangnya.
Menurut dia, tradisi dan budaya yang ingin dibangun Prabowo-Sandi itu adalah budaya jujur dan integritas tinggi. “Salah satunya kita ingin mengurangi semua instrumen yang membuat orang melakukan demonstrasi ketidakjujuran di sekolah,” sambungnya.
Terkait mengukur kualitas para pelajar, dia akan berkoordinasi dengan Badan Akreditasi Nasional dan Daerah untuk mengukur kualitas sekolah. Dalam hal ini, seluruh sekolah diharapkan memperkuat otonomisasinya untuk meningkatkan mutu dalam penelusuran minat dan bakat siswa.
“Jangan sampai standar anak-anak pintar adalah mereka yang literasi matematikanya tinggi. Literasi bahasanya tinggi. Tidak semua orang begitu. Ada yang pintar seni, ada yang pintar olahraga, sains, dan sebagainya. Pendidikan itu harus menggembirakan dan memajukan. Jangan ada stigma-stigma yang membuat anak kita tidak gembira,” tuturnya.
Dahnil menambahkan, negara-negara yang memiliki indeks pendidikan maju pun tidak pernah memberlakukan UN di negaranya. Karenanya, kata dia, penghapusan UN dinilai sangat relevan.
“Negara yang tidak lagi menggunakan ujian-ujian seperti UN sebagai standar seperti Finlandia, Swedia, Norwegia. Mereka menggunakan pendekatan itu (minat dan bakat). Nah juga ada yang tanya, ini SMK dini dong? berbeda, ini bukan vokasi. Tapi memang pendidikannya sudah diarahkan dan konsepsi besarnya menggembirakan dan mencerahkan,” pungkasnya.
(JPG/pojoksulsel)